KULONPROGO-DINKOPUKM. Tugas dan kewenangan Pengawas telah diatur secara jelas baik pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, juga pada PerMenKopUKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian. Tugas dan kewenangan terseut adalah melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh Pengurus, dan menyampaikan temuan atas hasil pemeriksaan yang selanjutnya harus ditindaklanjuti oleh Pengurus. Dan hasil pemriksaan tersebut meripakan rahasia.

Terkait dengan hal tersebut pada Rabu (26/10/2022), Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo melaksanakan pemeriksaan terhadap KSP Mitra Usaha Sejahtera, Mentobayan, Salamrejo, Sentolo. Hadir pada kegiatan tersebut Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan (Sutrisno Purwoto, S.IP), dan Staf Pengawasan (Ana Suryaningtyas, SE), dan segenap Pengurus, Pengawas dan Pengelola.

Dalam pemeriksaan yang menggunakan Kertas Kerja yang sudah diatur dalam PerMenKopUKM Nomor 9 Tahun 2020 tantang Pengawasan Koperasi, ditemukan bahwa peran Pengawas KSP Mitra Usaha Sejahtera kurang optimal dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal tersebut terbukti bahwa dalam laporan pertanggungjawaban Pengawas belum menyajikan laporan yang menunjukkan hasil pemeriksaan secara rijit. Salah satu laporan yang harus ada dan tersaji adalah selain pemeriksaan pendapatan, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional, adalah pemeriksaan kas.

Dengan kurang optimalnya pemeriksaan oleh Pengawas ini, dikhawatirkan akan terjadinya kebocoran anggaran yang ada di Koperasi, maupun ketidak hati-hatiannya Pengurus dalam mengelola keuangan Koperasi. Maka dimungkinkan akan terjadi kerugian sedikit demi sedikit yang akan membuat Koperasi menjadi kolep, atau likuidnya tidak terjaga dengan baik.

Hal tersebut tentunya jangan sampai terjadi. Sehingga ketika dilaksanakan pemeriksaan Koperasi oleh Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo, selain memperhatikan dan meneliti pengelolaan Koperasi oleh Pengurus, juga memperhatikan laporan Pengawas Koperasi.

Untuk memberikan pembinaan terhadap pembuatan laporan bagi Pengawas Koperasi, telah disediakan panduan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Pengawas Koperasi. Dengan menggunakan panduan tersebut diharapkan Pengawas Koperasi bisa lebih mudah dalam melakukan pemeriksaan maupun menyusun laporan.

Diharapkan dengan peranan Pengawas Koperasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara baik dan benar, Koperasi bisa tetap eksis dalam menjalankan usahanya, yang tentunya berdampak pada peningkatan kesejahteraan bagi seluruh Anggotanya, maupun masyarakat pada umumnya.